Berita Gate News: Pengadilan Indonesia pada tahun 2024 dan 2025 menjatuhkan vonis bersalah kepada tiga orang yang diduga mendanai terorisme, dan catatan transaksi mata uang kripto di blockchain menjadi bukti utama dalam dakwaan. Investigasi menunjukkan bahwa para terdakwa mengumpulkan dan memindahkan dana melalui mata uang kripto, mentransfer Tether (USDT) senilai lebih dari 49,000 dolar AS ke platform luar negeri, yang pada akhirnya mengalir ke aktivitas penggalangan dana terkait ISIS di dalam wilayah Suriah.
PPATK, lembaga intelijen keuangan Indonesia, bekerja sama dengan Pasukan Polisi Anti-Teror yang elit Densus 88, melacak alamat dompet dan arus transaksi, untuk mengonfirmasi sumber dan tujuan dana. TRM Labs menyatakan bahwa kasus ini membuktikan bahwa bukti berbasis blockchain tidak hanya dapat diterima, tetapi juga memiliki peran kunci dalam perkara pendanaan terorisme.
Negara-negara lain di Asia Tenggara juga meningkatkan kemampuan intelijen blockchain; Singapura, Malaysia, dan sejenisnya berinvestasi pada teknologi pemantauan mata uang kripto untuk menghadapi risiko ketika organisasi teroris memanfaatkan mata uang kripto untuk menghindari pengawasan regulasi keuangan tradisional. Laporan TRM Labs menunjukkan bahwa total stablecoin yang diterima entitas ilegal pada tahun 2025 sekitar 141 miliar dolar AS, dengan 86% di antaranya terkait dengan aktivitas penghindaran sanksi, yang menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun.
Vonis bersalah di Indonesia menunjukkan bahwa celah untuk mendanai terorisme secara rahasia menggunakan mata uang kripto sedang perlahan ditutup. Seiring pengadilan mengadopsi data on-chain sebagai bukti, arus dana organisasi teroris menghadapi pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, Kamboja dan Tiongkok baru-baru ini juga mengambil tindakan terhadap penipuan kripto lintas negara dan kasus pencucian uang, termasuk menangkap mantan ketua eksekutif Grup HSBC Li Xiong dan melakukan penyerahan kembali ke negara asal.
Tren ini menunjukkan bahwa transparansi blockchain sedang mengubah lanskap penegakan anti-terorisme dan kejahatan keuangan di kawasan Asia Tenggara. Meskipun transaksi mata uang kripto bersifat terdesentralisasi, di tengah peningkatan teknologi oleh lembaga regulator dan aparat penegak hukum, keunggulan anonimitas dan kemampuan menghindari risiko sedang melemah. Ke depan, penggunaan mata uang kripto dalam keamanan keuangan lintas negara dan penyelidikan anti-terorisme akan menjadi semakin penting.