Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada 11 Februari waktu setempat dengan suara tipis 219 mendukung dan 211 menolak mengesahkan resolusi yang meminta penghentian tarif penalti yang dikenakan Trump terhadap barang-barang Kanada. Dalam pemungutan suara ini, 6 anggota Partai Republik secara langka “berbalik arah” mendukung resolusi tersebut, menunjukkan adanya perpecahan di dalam Partai Republik. Pemerintahan Trump pada tahun 2025 menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional dengan alasan pengendalian fentanyl yang tidak memadai untuk memberlakukan tarif, sementara DPR menganggap langkah ini sebagai penyalahgunaan kekuasaan keadaan darurat nasional. Meskipun resolusi telah diserahkan ke Senat, analisis menunjukkan bahwa kemungkinan besar akan ditolak oleh Trump. Peristiwa ini mencerminkan meningkatnya pertarungan antara kedua partai menjelang pemilihan tengah masa jabatan di AS, serta dampak negatif kebijakan tarif terhadap inflasi domestik dan kesejahteraan rakyat.