Otoritas Keuangan Jepang Mengambil Tindakan Tegas untuk Menutup Celah Pengawasan Penyedia Aset Digital

Departemen Pengawasan Keuangan Jepang sedang merancang penyesuaian kebijakan besar. Berdasarkan laporan industri, Kantor Keuangan Jepang berencana meluncurkan regulasi yang memperkuat pengawasan, yang mengharuskan penyedia layanan yang terlibat dalam penitipan dan pengelolaan transaksi aset digital untuk mendaftar dan mendapatkan persetujuan dari otoritas sebelumnya. Di masa depan, bursa kripto juga akan dibatasi untuk bekerja sama hanya dengan penyedia layanan pihak ketiga yang telah memperoleh izin.

Arah kebijakan ini menjadi fokus diskusi dalam rapat kelompok kerja Dewan Sistem Keuangan pada 7 November, dan peserta umumnya menyatakan dukungan terhadap arah ini.

Insiden Keamanan Mengungkap Kekosongan Regulasi Saat Ini

Pemicu langsung dari munculnya kebijakan ini adalah insiden keamanan besar yang terjadi tahun ini. Pada 2024, bursa terkenal DMM Bitcoin mengalami kerugian sekitar 312 juta dolar AS akibat adanya celah keamanan sistem dari mitra teknologi outsourcing mereka, Ginco. Peristiwa ini mengungkapkan kurangnya pengawasan yang memadai terhadap penyedia layanan pihak ketiga dalam kerangka hukum yang ada—ketika dana pengguna dicuri oleh hacker, batas tanggung jawab menjadi kabur, dan langkah pencegahan pun relatif lemah.

Dari Respon Pasif ke Pencegahan Aktif

Tujuan utama dari langkah Kantor Keuangan ini adalah menutup celah pengawasan semacam itu. Dengan mewajibkan penyedia layanan pihak ketiga untuk mendaftar dan menjalani pemeriksaan sebelumnya, otoritas dapat menilai arsitektur keamanan, manajemen risiko, dan rencana darurat mereka sebelum layanan diluncurkan, sehingga dapat mencegah kejadian kerugian dana yang serupa daripada hanya merespons secara pasif.

Peraturan baru ini juga akan menetapkan standar bagi bursa dalam memilih mitra kerja sama—hanya penyedia layanan yang telah disertifikasi oleh Kantor Keuangan yang dapat masuk ke dalam rantai pasokan bursa. Ini secara efektif membangun sebuah tembok pelindung di seluruh industri.

Kemajuan Regulasi dan Pandangan Masa Depan

Kantor Keuangan berencana secara resmi mengajukan revisi Undang-Undang Perdagangan Produk Keuangan selama sidang parlemen umum tahun 2026 setelah menyelesaikan studi terkait dan mendapatkan umpan balik dari industri. Ini berarti bahwa regulasi baru kemungkinan akan berlaku secara resmi pada tahun 2026.

Secara bersamaan, pasar stablecoin Jepang juga akan dibuka. Kantor Keuangan baru-baru ini menyetujui peluncuran stablecoin yen JPYC pertama, serta mendukung proyek percontohan stablecoin yang didukung oleh tiga bank besar Jepang. Otoritas sedang mendorong langkah-langkah dua arah melalui pengawasan ketat terhadap penyedia layanan pihak ketiga dan promosi aktif stablecoin lokal, untuk membangun ekosistem aset digital yang lebih aman dan terkendali.