【Koin】 Sebuah kelompok yang terdiri dari 12 anggota Partai Demokrat Senat AS telah mengajukan kerangka regulasi yang mencakup tujuh pilar aset digital, yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan investor, meningkatkan transparansi regulasi, dan mengatasi masalah etika yang terkait dengan tokoh politik. Usulan ini memberikan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kekuatan baru atas pasar Spot untuk token non-sekuritas, dan menetapkan proses untuk menentukan yurisdiksi SEC. Kerangka tersebut memberlakukan persyaratan pengungkapan informasi pada penerbit Token, mengatur Aset Kripto dan lembaga kustodian, serta mengharuskan mereka untuk mematuhi ketentuan AML. Kerangka tersebut juga mengusulkan pelarangan pembayaran hasil stablecoin, dan memperkenalkan aturan etika yang melarang pejabat untuk mendapatkan keuntungan dari proyek Aset Kripto. Perbedaan pandangan mengenai pengaturan dan jadwal penegakan DeFi dengan Partai Republik dapat menjadi tantangan dalam negosiasi bipartisan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
5 Suka
Hadiah
5
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
AirdropHarvester
· 13jam yang lalu
Apa gunanya regulasi yang bolak-balik?
Lihat AsliBalas0
ser_ngmi
· 13jam yang lalu
Sangat menyenangkan, lagi-lagi Dianggap Bodoh.
Lihat AsliBalas0
ChainWallflower
· 13jam yang lalu
Berita bohong berputar dan kemudian Rug Pull, dari mana datangnya begitu banyak aturan?
Partai Demokrat AS mengusulkan kerangka regulasi aset digital, CFTC mendapatkan kekuasaan baru
【Koin】 Sebuah kelompok yang terdiri dari 12 anggota Partai Demokrat Senat AS telah mengajukan kerangka regulasi yang mencakup tujuh pilar aset digital, yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan investor, meningkatkan transparansi regulasi, dan mengatasi masalah etika yang terkait dengan tokoh politik. Usulan ini memberikan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kekuatan baru atas pasar Spot untuk token non-sekuritas, dan menetapkan proses untuk menentukan yurisdiksi SEC. Kerangka tersebut memberlakukan persyaratan pengungkapan informasi pada penerbit Token, mengatur Aset Kripto dan lembaga kustodian, serta mengharuskan mereka untuk mematuhi ketentuan AML. Kerangka tersebut juga mengusulkan pelarangan pembayaran hasil stablecoin, dan memperkenalkan aturan etika yang melarang pejabat untuk mendapatkan keuntungan dari proyek Aset Kripto. Perbedaan pandangan mengenai pengaturan dan jadwal penegakan DeFi dengan Partai Republik dapat menjadi tantangan dalam negosiasi bipartisan.